#TUGAS SOFTSKILL PEREKONOMIAN INDONESIA 3

PEMBANGUNAN DAERAH TINGKAT I MALUKU DALAM PJP I

Perkembangan kependudukan di Propinsi Maluku selama PJP I menunjukkan telah menurunnya laju pertumbuhan penduduk dari 2,88 persen per tahun dalam periode 1971-1980 menjadi 2,78 per tahun dalam periode 1980-1990. Dibandingkan dengan laju pertumbuhan penduduk di kawasan timur Indonesia dan di tingkat nasional, yang masing-masing sebesar 2,4 persen dan 1,97 persen per tahun dalam periode 1980-1990, laju pertumbuhan penduduk propinsi ini termasuk tinggi.

Dalam PJP I pembangunan Propinsi Maluku telah meningkat dengan cukup berarti. Pada tahun 1990 produk domestik regional bruto (PDRB) nonmigas Propinsi Maluku atas dasar harga konstan tahun 1983 adalah sebesar Rp834.304 juta. Jika dilihat dari pangsa sumbangan sektoral terhadap pembentukan PDRB nonmigas, sektor pertanian memberikan sumbangan tertinggi (35,63 persen), diikuti oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran (21,13 persen), sektor jasa (12,9 persen), dan sektor industri pengolahan (12,35 persen).

Dalam periode 1983-1990 laju pertumbuhan PDRB nonmigas tercatat sebesar 8,45 persen per tahun. Sektor yang menunjukkan pertumbuhan cukup tinggi adalah sektor industri pengolahan (23,2 persen); sektor bank dan lembaga keuangan lainnya (22,5 persen); serta sektor listrik, gas dan air minum (13,6 persen).

PDRB nonmigas per kapita pada tahun 1990 atas dasar harga konstan tahun 1983 mencapai Rp450 ribu. Dibandingkan dengan angka tahun 1983 yang besarnya Rp311 ribu, terjadi peningkatan dengan laju pertumbuhan rata-rata sebesar 5,31 persen per tahun.

Laju pertumbuhan perekonomian Daerah Tingkat I Maluku yang cukup pesat tersebut didukung oleh laju pertumbuhan ekspor nonmigas rata-rata sebesar 11,3 persen per tahun antara tahun 1987 dan 1992 dengan komoditas andalan produk pengolahan hasil perikanan, perkebunan, dan hasil hutan

Pembangunan di bidang kesejahteraan sosial telah menghasil­kan tingkat kesejahteraan sosial yang lebih baik yang ditunjukkan oleh berbagai indikator. Jumlah penduduk melek huruf meningkat dari 76,97 persen pada tahun 1971 menjadi 92,58 persen pada tahun 1990, angka kematian bayi per seribu kelahiran hidup turun dari 126 pada tahun 1971 menjadi 66 pada tahun 1990. Demikian pula, usia harapan hidup penduduk meningkat dari 49,2 tahun pada tahun 1971 menjadi 60,9 tahun pada tahun 1990.

Peningkatan kesejahteraan tersebut didukung oleh peningkatan pelayanan kesehatan yang makin merata dan makin luas jangkauannya. Pada tahun 1990 telah ada 18 unit rumah sakit dengan kapasitas tempat tidur 1.584 buah, dan pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) serta puskesmas pembantu sebanyak 516 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 144,4 kilometer persegi dengan penduduk yang dilayani sebanyak 3.587 orang per puskesmas termasuk puskesmas pembantu. Keadaaan ini jauh lebih baik jika dibandingkan dengan keadaan tahun 1972, dengan jumlah puskesmas baru mencapai 24 unit dengan jangkauan pelayanan mencakup luasan 3.104,4 kilometer persegi dan penduduk yang dilayani sebanyak 46.707 orang per puskesmas.

Tingkat pendidikan rata-rata penduduk Maluku telah menunjukkan kemajuan yang berarti, seperti diperlihatkan oleh angka partisipasi kasar sekolah dasar (SD) yang pada tahun 1992 telah mencapai 116,8 persen, dibandingkan tahun 1972 yang baru mencapai 96,9 persen. Angka partisipasi tahun 1992 tersebut lebih tinggi daripada tingkat nasional, yaitu sebesar rata-rata 107,5 persen. Tingkat partisipasi pendidikan ini didukung oleh ketersediaan sekolah yang makin meningkat. Pada tahun 1992 telah ada 2.530 unit SD yang berarti telah meningkat dibandingkan dengan tahun 1972 yang baru berjumlah 1.227 unit. Peningkatan jumlah SD dan murid didukung oleh peningkatan jumlah guru.Pada tahun 1992 tercatat 16.153 orang guru dan setiap guru SD melayani 23 murid.

Pembangunan daerah Maluku didukung oleh pembangunan prasarana yang dilaksanakan, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tingkat I dan daerah tingkat II. Di bidang prasa­rana transportasi sampai dengan tahun 1992 telah dibangun dan ditingkatkan prasarana transportasi darat meliputi dermaga penye­berangan, serta jaringan jalan yang mencapai 4.545 kilometer. Ketersediaan jaringan jalan telah makin baik, seperti terlihat pada tingkat kepadatan yang mencapai rata-rata 69,5 kilometer per 1.000 kilometer persegi. Ketersediaan prasarana transportasi lainnya yang mendukung pembangunan daerah seperti prasarana transportasi laut dan transportasi udara juga telah meningkat. Propinsi Maluku memiliki 89 pelabuhan Laut yang 54 di antaranya telah memiliki fasilitas dermaga dan 15 buah yang telah memiliki fasilitas pergudangan. Dari seluruh pelabuhan yang ada, tiga pelabuhan, yaitu Ambon, Ternate, dan Banda yang telah diusaha­kan secara komersial, sedangkan sisanya merupakan pelabuhan nonkomersial dan berfungsi sebagai pelabuhan perintis, pelabuhan khusus industri, dan pelabuhan rakyat. Sistem transportasi laut di Maluku saat ini telah dilayani oleh sarana pelayaran laut dan antarpulau yang pelayanannya berskala nasional, regional dan lokal, seperti armada kapal penumpang Pelni, nusantara, perin­tis, dan armada rakyat, yang juga melayani penyeberangan antarpulau atau antarpusat permukiman. Transportasi udara di propinsi ini dilayani oleh lima bandar udara dengan Bandara Pattimura di Ambon sebagai bandar udara utama, dan bandar udara lainnya adalah Bandara Babullah di Ternate, Galela, Labuha, dan Bandaneira. Selain itu, di Maluku ada 7 bandar udara perintis yang tersebar lokasinya di beberapa pulau

yang penting peranannya bagi perekonomian daerah Maluku, seperti di Kao, Sanana, Saumlaki, Tual, Dobo, Amahai, dan Namlea. Di samping bandar udara milik pemerintah itu, terdapat lima buah lapangan terbang swasta yaitu di Gebe, Benjina, Bula, Falabisahaya, dan Bobong di Mangole. Kemudian, juga terdapat lapangan terbang milik Angkatan Udara RI Daruba di Morotai dengan kemampuan landasan untuk pesawat jenis Cassa 212 dan Twin Otter

Di bidang pengairan, meskipun masih terbatas, telah ada peningkatan prasarana pengairan, seperti bendung dan jaringan irigasi. Pada tahun 1993 jaringan irigasi yang ada telah mengairi sawah sekitar 17.000 hektare sehingga membantu peningkatan dan menunjang produksi pertanian.

Penyediaan prasarana kelistrikan di propinsi ini dilayani oleh Perusahaan Umum Listrik Negara (PLN) Wilayah IX, dan sampai dengan tahun 1991 telah menghasilkan daya terpasang sebesar 81,28 megawatt.

Investasi yang dilakukan oleh Pemerintah di Maluku melalui anggaran pembangunan yang dialokasikan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Alokasi anggaran pembangunan yang berupa dana bantuan pembangunan daerah (Inpres) dan dana sektoral melalui daftar isian proyek (DIP) dalam Repelita IV dan V masing-masing berjumlah Rp515,2 miliar dan Rp875,0 miliar.

Pendapatan asli daerah (PAD) juga menunjukkan peningkatan yang cukup berarti, dengan rata-rata pertumbuhan selama Repelita V sekitar 31,75 persen per tahun. Dalam masa itu PAD telah meningkat dari Rp2,15 miliar pada tahun 1989/1990 menjadi Rp6,5 miliar pada tahun 1993/94. Peningkatan yang cukup berarti dari PAD dan bantuan pembangunan daerah dari tahun ke tahun mempengaruhi pula peningkatan belanja pembangunan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) tingkat I Maluku.

Pada tahun pertama Repelita V belanja pembangunan daerah berjumlah Rp19,5 miliar dan pada tahun terakhir Repelita V meningkat menjadi Rp73,6 miliar. Bagian terbesar dari belanja pembangunan dipergunakan untuk membangun prasarana, khususnya prasarana transportasi.

Investasi swasta telah menunjukkan peningkatan. Gejala tersebut terlihat dari jumlah proyek baru penanaman modal dalam negeri (PMDN) yang disetujui Pemerintah dalam masa empat tahun Repelita V, yaitu 71 proyek PMDN dengan nilai Rp 1, 34 triliun dan 3 proyek penanaman modal asing (PMA) dengan nilai US$60,1 juta.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) propinsi daerah tingkat I yang berupa rencana struktur tata ruang propinsi (RSTRP) dan RTRW kabupaten/kotamadya daerah tingkat II yang berupa rencana umum tata ruang kabupaten (RUTRK) telah selesai disusun, meskipun pada akhir PJP I sedang dalam proses untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah.

Pendapat dan Kritik yang bisa diambil , menurut saya

Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas dan produktif. Kondisi ketenagakerjaan di Propinsi Maluku ditandai dengan masih besarnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang produktivitasnya relatif rendah, terutama di sektor pertanian tradisional, dibandingkan dengan tenaga kerja yang terserap di sektor nonpertanian khususnya industri dan jasa. Sektor industri dan jasa, yang berperan sebagai penggerak percepatan laju pertumbuhan ekonomi daerah, memerlukan tenaga kerja dengan produktivitas yang tinggi. Di Propinsi Maluku kondisi tenaga kerja yang tersedia umumnya belum memenuhi tuntutan tenaga kerja yang berkualitas, khususnya dalam sektor ekonomi yang cepat pertumbuhannya. Dengan demikian, untuk mempertahankan laju pertumbuhan ekonomi Propinsi Maluku, tantangannya adalah membentuk serta mengembangkan sumber daya manusia yang berkualitas, yaitu sumber daya manusia yang produktif dan berjiwa wiraswasta yang mampu mengisi, menciptakan, dan memperluas lapangan kerja dan kesempatan berusaha.

Untuk meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi, dibutuhkan investasi yang besar, sedangkan kemampuan investasi pemerintah terbatas sehingga untuk memenuhi kebutuhan tersebut diperlukan peningkatan investasi oleh masyarakat khususnya dunia usaha. Sehubungan dengan itu, Propinsi Maluku harus mampu menarik dunia usaha agar menanamkan modal untuk mengembangkan potensi berbagai sumber daya pembangunan di propinsi ini. Dengan demikian, Propinsi Maluku dihadapkan pada masalah untuk menciptakan iklim usaha yang menarik bagi investasi masyarakat dan dunia usaha. Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang menarik di daerah, tantangannya adalah mengembangkan kawasan dan pusat pertumbuhan yang dapat menampung kegiatan ekonomi, memperluas kesempatan kerja, dan sekaligus memenuhi fungsi sebagai pusat pelayanan.

Pertumbuhan ekonomi yang perlu dipercepat membutuhkan dukungan prasarana dasar yang memadai, antara lain transportasi, tenaga listrik, pengairan, air bersih, dan telekomunikasi. Meskipun telah meningkat, ketersediaan prasarana dasar daerah Maluku belum memenuhi kebutuhan dan tuntutan kualitas pelayanan yang terus meningkat. Untuk daerah yang kondisi geografisnya seperti Maluku, diperlukan suatu sistem transportasi antarmoda, terutama laut dan udara yang menekankan sistem transportasi regional, pelayaran antarpulau oleh pelayaran armada rakyat yang terpadu dengan pelayaran perintis dan pelayaran nasional, serta sistem transportasi darat yang dapat meningkatkan keterkaitan wilayah produksi dengan pasar. Untuk meningkatkan efisiensi ekonomi, terutama dalam distribusi barang dan jasa, diperlukan dukungan prasarana dan sarana transportasi yang memadai. Di pihak lain ada keterbatasan kemampuan pemerintah, baik pusat maupun daerah, untuk membangun prasarana dan sarana transportasi guna mempercepat pembangunan daerah ini. Oleh karena itu, tantangan yang dihadapi adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas serta memperluas jangkauan pelayanan prasarana dasar, khususnya sistem transportasi antarmoda terutama laut dan udara secara terpadu dan optimal, dengan mengikut­sertakan dunia usaha.